Teori Hubungan Industrial Pancasila

Teori Hubungan Industrial Pancasila

Hubungan Industrial adalah sistem hubungan antara para pelaku produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah. Di Indonesia idealnya sebagai negara yang menganut azas negara Pancasila dan UUD 1945, yang sudah menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai konsensus nasional sebagai dasar berbangsa dan bernegara yang mestinya nilai –nilai tersebut dapat kita rasakan dandilaksanakan secara nyata bukan hanya sekedar aturan belaka dalam proses pergaulan dan pelaksanaan hubungan industrial. Sistem hubungan industrial adalah suatu formulasi dan strategi untuk mensinergikan kekuatan para pelaku agar dapat tercapai produksi barang dan jasa secara optimal sekaligus mengatur benturan kepentingan antara pelaku-pelaku dalam hubungan industrial tersebut.

            Dengan demikian jelaslah tujuan hubungan industrial pancasila adalah:
1. Mensukseskan pembangunan dalam rangka mengembangkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur
2. Ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan social
3. Menciptakan ketenangan,ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha
4. Meningkatkan produksi dan produktifitas kerja
5. Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabatnya manusia

Landasan Hubungan industrial pancasila mempunyai landasan idiil yaitu pancasila dan landasan konstitusional adalah undang-undang dasar 1945 dan Hubungan industrial pancasila juga berlandaskan kepada kebijaksanaan pemerintah untuk menciptakan keamanan.    

http://angelinasinaga.wordpress.com/2012/12/06/hubungan-industrial-pancasila/

Sejarah Gerakan Buruh Indonesia

Sejak abad XIV Indonesia telah menjadi pusat perhatian dan menarik pedagang-pedagang luar negri, karena kekayaan Indonesia mengenai hasil rempah-rempah seperti: lada, pala, ketumbar, kayu manis dsb.

PERIODE PRA KEMERDEKAAN
Serikat buruh pertama di Jawa didirikan pada tahun 1905 oleh buruh-buruh kereta api dengan nama SS Bond (Staatspoorwegen Bond). Kepengurusan organisasi ini sepenuhnya dipegang oleh orang-orang Belanda. Pada tahun 1910, orang-orang pribumi menjadi mayoritas anggota (826 dari 1.476 orang). Walau begitu, orang-orang pribumi tetap tidak memiliki hak pilih atau suara dalam organisasi. Serikat buruh ini tidak pernah berkembang menjadi gerakan yang militan dan berakhir pada tahun 1912.

ERA REFORMASI
Hingga saat ini jumlah buruh yang terorganisasi tidak lebih dari 15 persen dari total buruh yang tercatat. Jumlah ribuan anggota yang diklaim oleh organisasi buruh tidak lebih dari sekedar klaim. Serikat buruh belum mendapatkan dukungan riil dari anggotanya. Apalagi secara politik. System organisasi yang masih paternalistic masih mewarnai sebagian besar serikat buruh di Indonesia. Sehingga belum mendukung terhadap pembangunan demokratisasi. Pola kerja serikat masih menunggu bola, organizer tidak berperan secara aktif hanya bersifat reaktif saja. Hal ini juga tercermin dari cara mereka dalam menyikapi berbagai isu, baik internal perusahaan maupun eksternal perusahaan Tingginya angka pengangguran membuat posisi tawar buruh menjadi lemah. Tahun 2006 angka pengangguran mencapai 11.1 juta jiwa atau 10,4 persen dari total angkatan kerja tahun ini. Sulitnya memperoleh pekerjaan membuat buruh takut untuk kehilangan pekerjaan. Kondisi ini semakin dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk menekan upah buruh semurah mungkin, menerapkan system kerja yang fleksibel, dengan syarat dan kondisi kerja yang tidak manusiwi.
Menanggapi RUUK tersebut serikat buruh yang ada bersikap secara reaktif. Sebenarnya isu RUUK itu sudah diketahui sejak bulan oktober bahkan agustus 2005 tapi belum menjadi perhatian serikat buruh. Baru pada bulan maret 2006 dimulai aksi-aksi untuk menolak RUUK tersebut, hingga puncaknya pada 1 Mei 2006, pada perayaan hari buruh internasional namun tanpa kehadiran SPSI.Pelaksanaan aksi 3 Mei bukan pada 1 Mei atas alasan ego pribadi dan eksistensi organisasi, sehingga memperlihatkan fragmentasi secara jelas diantara serikat buruh yang ada. Menurut Vedi r. Hadizt fragmentasi di antara serikat buruh, 70 persennya bukan alasan idiologi, alasan taktik dan strategi hanya 10 persen, sisanya hanyalah alasan persaingan pribadi, persaingan lahan, dan persoalan klaim mengklaim.

http://acehmarxist.wordpress.com/2007/12/14/sejarah-gerakan-buruh-indonesia/

Teori Serikat Buruh

Teori Kemakmuran Umum

Mayoritas anggota pimpinan serikat buruh beranggapan bahwa apa yang baik bagi serikat buruh, baik pula bagi bangsa. Upah tinggi yang diperjuangkan oleh serikat pekerja merupakan sumber daya beli yang mendorong dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan upah mendorong kea rah ekspansi dan pertumbuhan.

Perlindungan serikat pekerja yang diberikan kepada para anggotanya terhadap tindakan sewenang-wenang para majikan diidentifikasikan dengan kemajuan ekonomi. Terhadap pendapatan diatas, serikat pekerja dianggap bertanggung jawab atas wage push inflation. Upah tinggi cenderung menaikan inflasi. Terhadap kecaman ini serikat pekerja membantah dengan menyatakan bahwa upah tinggi akan menaikkan produktivitas. Produktivitas yang tinggi akan menurunkan biaya produksi. Dengan demikian tuntutan kenaikan upah tidak akan menimbulkan demikian tuntutan kenaikan upah tidak akan menimbulkan inflasi, tetapi sebaliknya menurunkan harga-harga barang.

1.            Teori Labour Marketing

Mayoritas kondisi di tempat pekerja bekerja ditentukan oleh kekuatan dan pengaruh pekerja di pasar dengan tenaga kerja. Serikat pekerja menganggap dirinya sebagai economic agent di pasar tenaga kerja. Jika persediaan tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja, harga tenaga kerja akan menjadi murah. Untuk mencegah hal tersebut, harus diupayakan adnya keseimbangan.

2.                     Teori Produktivitas

Upah ditentukan oleh produktivitas karyawan. Produktivitas yang tinggi memperoleh upah yang lebih tingi.

3.                     Teori Bargaining

Tingkat upah di pasar tenaga kerja ditentukan oleh kekuatan ekonomi yang berlawanan dari pekerja dan majikan. Jika pekerja meningkatkan kekuatan ekonominya dengan cara bertindak bersama-sama melalui serikat pekerjanya sebagai bargaining agent, maka mereka dapat meningkatkan upah mereka. Menurut teori bargaining modern, baik karyawan maupun majikan memasuki pasar tenaga kerja tanpa harga permintaan/penawaran yang pasti. Tetapi ada atas harga permintan/penawaran tertinggi dan terendah. Dalam hal ini tingkat upah ditentukan oleh kekuatan bargaining kedua belah pihak.

4.                  Oposisi Loyal Terhadap Manajeman

Serikat pekerja umumnya berpedapat bahwa ungsi manajemen adalah mengelola, sedangkan serikat pekerja mempunyai tanggung jawab pengendalianatas kualitas manajemen. Dengan adanya tanggung jawab ini, manajemn dipaksa untuk berusaha bekerja sebaik-baiknya terutama dalam bidang penggunaan tenaga kerja..

Perkembangan Tanggung Jawab dan Wewenang Serikat Pekerja

Tujuan utama setiap serikat pekerja adalah menciptakan dan mempertahankan serikat pekerja yang berwenang dan kuat, yang dapat berbicara atas nama anggotanya dan melaksanakan persetujuan yang teah dicapai. Untuk bertindak secara efektif, serikat pekerja harus dapat bertindak tegas mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan para anggotanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, serikat pekerja melaksanakan berbagai kegiatanyang dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan dari para majikan.

Cara-cara yang ditempuh serikat pekerja untuk mendapatkan pengakuan dari majikan, antara lain sebagai berikut.

1. Melarang para anggotanya untuk bekerja dan member bantuan financial kepada anggotanya yang sedang mengadakan pemogokan.
2. Serikat pekerja juga mengambil tindakan-tindakan yang bertujuan menciptakan  disiplin-disiplin kalangan anggotanya. Misalnya anggota yang membangkang, yang menentang politik/kebijaksanaan serikat pekerja atau dianggap membahayakan efektivitas serikat pekerja sebagai wakil pekerja dikenakan tindakan disipnineryang dapat berupa skorsing atau pemecatan sebagai anggota.

Perkembangan tanggung jawab dan wewenang serikat pekerja dapatdikelompokkan menjadi tiga, yaitu union security, sarana serikat pekerja menghaapi majikan, dan internal control serta discipline.

Union Security

Dalam sejarah perembangan serikat pekerja, terdapat beberapa tahapan pengakuan majikan terhadap serikat pekerja.

1. Anti union shop

Serikat pekerja sama sekali tidak diakui. Perusahaan menolak untuk memberikan pekerjaan kepada anggota serikat pekerja.

2. Open shop

Majikan masih tetap tidak mengakui serikat pekerja sebagai wakil pekerja. Majikan langsung berhubungan dengan para pekerja secara individual. Majikan masih tetap tidak mengakui serikat pekerja sebagai wakil para pekerja. Majikan langsung berhubungan dengan para pekerja secara individual.

3. Exclusive Bargaining Agent

serikat pekerja diakui sebagai satu-satunyaa wakil pekerja. Serikat pekerja bertanggung jawabatas perundang-undanganyang menyangkut kondisi kerja para karyawan, termasuk aryawan yang tidak menjadi anggota serikat pekerja.

http://books.google.co.id/books?id=HUNCnAqqv90C&pg=PA231&lpg=PA231&dq=perkembangan+tanggung+jawab+serikat+buruh&source=bl&ots=vlhne0wMT3&sig=nvNOANhqAS6xGAt_WlDs-EH_4ag&hl=en&sa=X&ei=idRkUdaxI4fMrQe694CYAw&redir_esc=y

Nama : SARTIKA

Npm   : 36210392

Kelas  : 3DD02

 

                               

Pengendalian Resiko

PENDAHULUAN

Pengertian Risiko

Kata risiko banyak dipergunakan dalam berbagai pengertian dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Seseorang menyatakan bahwa ada risiko yang harus ditanggung jika mengerjakan pekerjaan tertentu. Memahami konsep risiko secara luas, akan merupakan dasar yang esensial untuk memahami konsep dan teknik manajemen risiko. Oleh karena itu dengan mempelajari berbagai definisi yang dikemukakan dalam berbagai literatur diharapkan pemahaman tentang konsep risiko semakin jelas.

Menurut Hermanto Darmawi (1997 : 78) ada dua pendekatan dasar dalam menangani risiko, yaitu : Pengendalian risiko (risk control) dan Pembiayaan risiko (risk financing).

Pengendalian risiko dijalankan dengan metode berikut :
a. Menghindari risiko
b. Mengendalikan kerugian
c. Pemisahan
d. Kombinasi atau pooling
e. Pemindahan risiko

BAB : MENGHINDARI RISIKO DAN PENGENDALIAN KERUGIAN

Menghindari Risiko

Salah satu cara menghindari risiko murni adalah menghindari harta, orang atau kegiatan dari exposure terhadap risiko dengan jalan : Menolak, memiliki, menerima atau melaksanakan kegiatan yang mengandung risiko, walaupun hanya sementara.

Karakteristik dasar penghindaran risiko adalah dengan Keadaan yang mengakibatkan tidak adanya kemungkinan untuk menghindari risiko, di mana makin luas pengertian risiko yang dihadapi akan makin besar ketidakmungkinan untuk menghindari.

Pengendalian  Kerugian (Loss Controlling)

Tujuan Mengendalikan Kerugian : Memperkecil kemungkinan/peluang terjadinya kerugian dan Mengurangi keparahan bila suatu risiko kerugian memang terjadi.

Pengendalian kerugian dibagi menjadi empat, yaitu :

1. Melakukan tindakan pencegahan dan pengurangan kerugian, berupa :

2. Program pengendalian kerugian berdasar sebab-sebab terjadinya :
3. Pengendalian kerugian menurut lokasi
4. Pengendalian menurut timing

BAB    :    ANALISIS KERUGIAN DAN HAZARD

Pengendalian risiko dilakukan dengan identifikasi dan analisis terhadap:

1.      Kerugian-kerugian yang telah terjadi.

2.      Hazard yang menyebabkan sutau kerugian atau yang mungkin menyebabkannya di masa mendatang.

Analisis Kerugian

Supervisor Lini :

1)      Menilai kinerja pada manajer lini.

2)      Mengevaluasi operasi perusahaan, sehingga dapat menetapkan operasi mana yang perlu dibetulkan.

Data Statistik :

1)      Perbandingan antara pengalaman perusahaan sendiri dengan perusahaan lain atau perusahaan secara umum.

2)      Pengetahuan tentang karakteristik setiap peril, sifat peril, sifat dan luasnya kerugian bulan-hari-jam terjadinya peril, karyawan/supervisor yang tersangkut, hazard atau peristiwa yang melatar belakngi peril.

Analisis Hazard

Hazard yang telah mengakibatkan terjadinya peril, hazard yang mungkin akan muncul, hazard dari pengalaman perusahaan lain atau pengalaman dari perusahaan asuransi.

1. Checklist
2. Fault tree analysis

Menentukan Kelayakan Ekonomis :

1. Kerugian yang timbul karena peril
2. Biaya pengendalian risiko

Pemisahan Kombinasi atau Pooling Pemindahan Risiko

1. Harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dipindahkan kepada pihak lain, yang dinyatakan dengan tegas dengan berbagai transaksi atau kontrak.
2. Risikonya sendiri yang dipindahkan.

BAB      :   MEMISAHKAN DAN MEMINDAHKAN RISIKO

Pemisahan Risiko

Yang dimaksud dengan pemisahan disini ialah menyebarkan harta yang menghadapi risiko yang sama, menggantikan penempatan dalam satu lokasi. Dengan menambah banyaknya independent exposure unit maka probabilitas kerugian-harapan diperkecil. Jadi memperbaiki kemampuan perusahaan untuk meramalkan kerugian yang akan dialami.

Pemindahan Risiko

Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan tiga cara:

Pertama : harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapata dipindahkan kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas, maupun dengan berbagai transaksi atau kontrak.

Kedua : Risiko itu sendiri yang dipindahkan

Ketiga : Suatu risk financing transfer menciptakan suatu loss exposure unutk tranferee. Pembatalan perjanjian itu oleh transferee dapat dipandang sebagai cara ketiga dalam risk control transfer

 Sumber :

http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2052555-konsep-pengendalian-resiko-pengertian-resiko/#ixzz2DzPEqJJk

http://deden08m.files.wordpress.com/2011/09/materi-6-penanggulangan-risiko-rm.pdf

http://www.manajemenn.web.id/2011/04/manajemen-resiko.html

KERUGIAN ATAS TANGGUNG JAWAB PIHAK LAIN

Pengetian

Kerugian atas tanggung jawab pihak lain (Liability Loss Exposures) timbul karena adanya  kemungkinan bahwa aktivitas peusahaan menimbulkan kerugian harta atau pesonil pihak lain  tersebut, baik yang disengaja maupun tidak. Tanggung jawab ini timbul dapat dikatakan  sebagai penjabaran dari ungkapan norma kehidupan masyarakat.

   Jenis  tanggung  jawab  yang  sah

   Tanggung  jawab  yang sah  secara  garis  besar  dapat  di bagi  menjadi  2:

a.       Tanggung  jawab  Sipil /perdata

Yaitu tanggung jawab yang sah yang realisasinya biasanya dilakukan oleh satu pihak  (penggugat) yang dinyatakan bersalah.

b.      Tanggung  jawab  umum / pidana

Dimana berlakunya tanggung jawab ini kepada yang bersangkutan diajukan oleh  petugas  pelaksana hukum (Jaksa Penuntu Umum) atas nama masyarakat/umum/Negara  terhadap  individu aupun usaha bisnis, yang diduga harus bertanggung jawab atas kerugian terjadi.

Sumber  Tanggung  Jawab   Sipil

Tanggung  jawab  sipil  yang harus  dipikul  seseorang  atau  suatu  badan  dapat  timbul  karena  berbagai  sebab /sumber  ,yang  antara  lain  terdiri  dari  :

a.       Yang timbul dari kontrak.

b.      Yang  timbul dari kelalaian atau kesembronoan

c.       Yang timbul dari penipuan atau kesalahan

d.      Yang timbul dari tindakan atau aktifitas yang lain.

Cara  Menentukan  Tanggung  Jawab  Sipil

Dalam menentukan tanggung jawab sipil peraturan hukum berpegang pada prinsip  ”Perlindungan hukum hanya diberikan pada orang-orang yang dapat membuktikannya”. Karena prinsip tersebut maka pihak-pihak yang perkara harus menangani kepentingannya sendiri atau  menggunakan pengacara yang professional, agar dapat membuktikan bahwa dialah yang  memeng berhak

Sifat  Kerugian

Kerugian / kerusakan yang diderita oleh  seseorang yang dapat menimbulkan tanggung  jawab yang sah pada pihak lain dapat digolongkan kedalam:

·         Kerugian yang bersifat khusus, yang biasanya mudah diketahui, misalnya kehilangan hak milik, biaya  perbaikan dan  sebagainya .

·         Kerugian yang bersifat umum, yang biasanya tidak langsung dapat diketahui pada saat peristiwa  terjadi.

Konsep  Tanggung   Jawab  atas  Kelalaian

Lalai adalah tindakan tidak sah yang dapat menjangkau apa saja yang tidak terjangkau oleh  hukum pidana. Jadi tindakan-tidakan tidak sah yang bukan kejahatan, bukan peranggaran hak  milik dan sebagainya.

1.      Lalai dengan sengaja

Yaitu tingkah laku yang disengaja tetapi tidak dengan niat menghasilkan konsekuensi yang  terjadi, yang mungkin merugikan orang lain.

2.      Kelalaian  yang  tidak  disengaja (sembrono)

Yaitu berupa kegagalan untuk melakukan sesuatu (yang seharusnya dilakukan), karena kekurang hati-hatiannya, sehingga mengakibatkan kerugian.

Untuk membedakan apakah kelalaian itu disengaja atau tidak harus dilihat maksud dari tindakan  terdakwa. Bila tindakan tersebut karena kurang hati-hati sehingga mengakibatkan orang lain  mrnderita, dikategorikan sebagai kelalaian yang tidak disengaja  atau  tindakan yang “ceroboh”.

PEMBELAAN

Dalam proses penentuan kewajiban ada kemungkinan terdakwa/tergugat dapat mengajukan atau menunjukan bahwa ia tidak hati-hati, sehingga dia tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh penuntut. Artinya tergugat dapat membela diri, bahwa dia tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang telah terjadi.

TANGGUNG JAWAB YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERBUATAN ORANG LAIN

Tanggung jawab tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap orang lain yang seakan-akan dilakukan sendiri mencaakup :

1.      Tanggung jawab yang timbul karena tindakan karyawannya sendiri.

2.      Tanggung jawab yang timbul karena hubungan kontrak/kerjasama antara pelaku dan perusahaan.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONTRAK

Perbuatan merugikan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kontrak dikategorikan sebagai pelanggaran. Dalam hal ini prinsipnya siapa yang berbuat tidak sesuai dengan isi kontrak, sehingga menimbulkan kerugian, bertanggung jawab tas kerugian tersebut.

TANGGUNG JAWAB MENURUT UNDANG-UNDANG/PERATURAN

Semua Negara tentu membuat peraturan/undang-undang tentang tanggung jawab dari tindakan-tindakan tertentu yang dapat merugikan orang lain. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

1.      Hukum Penjualan.

Penjual bertanggung jawab atas  kerugian-kerugian Yng  diderita  pihak  ketiga atas  penjualan  barangnya.

2.      Tanggung jawab orang tua terhadap kenakalan anaknya.

Pada  prinsipnya  orang  tua  tidak  bertanggung  jawab  terhadap  tingkah  laku / kenakalan anaknya.

3.      Tanggung jawab pemeliharaan binatang.

Pemilik  binatang  bertanggung  jawab  atas  kerugian  atas  ulah  binatang  peliharaannya,terutama  pada  hewan peliharaan binatang  buas.

SELUK-BELUK TANGGUNG JAWAB DAN MASALAHNYA

Tanggung Jawab yang Muncul dari Kepemilikan Real Estat

Tanggung jawb pemilik real estate kepada orng yang berkunjung ke real estate-nya tergantung pada status dari pengunjung pada saat melakukan kunjungan. yang dapat dibedakan kedalam :

1.      Pelanggar

2.      Pemilik izin

3.      Pengunjung

TANGGUNG JAWAB YANG MUNCUL DARI GANGGUAN TERHADAP PRIBADI ATAU MASYARAKAT

Perusahaan dapat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kerugian pribadi atau masyarakat akibat real estate miliknya tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya

TANGGUNG JAWAB YANG MUNCUL DARI PENJUALAN, PEMBUATAN, DAN DISTRIBUSI BARANG/JASA.

Kewajiban legal melibatkan janji dan kewajiban dari penjual sesuai dengan penjualan barang/jasa.

TANGGUNG JAWAB YANG MUNCUL DARI HUBUNGAN FIDUCIER

Dalam hubungan ini fiducier pemegang fiducier bertanggung jawab penuh atas kepercayaan yang diembannya.

Ø  TANGGUNG JAWAB PARA PROFESIONAL

Berkaitan dengan ketenaran dan keahlian yang dimiliki dalam pengetahuan khusus sebagai hasil keahliannya  (ahli hokum, dokter, akuntan), para professional bertanggung jawab terhadap kerugian akibat dari penerapan kehlian mereka

Ø  TANGGUNG JAWAB YANG MUNCUL KARENA PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR

Yaitu tanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul akibat kecelakaan kendaraan bermotor (termasuk juga kendaraan lainnya). Yang bertanggung jawab bisa: pengemudi, pemilik kendaraan/majikan

Kesulitan yang dihadapi bila kerugian itu menjadi tanggung jawab pengemudi adalah kemampuan.